Teori Penyertaan Tindak Pidana (Utrecht)

1. MELAKUKAN (PLEGEN)

Dalam hukum pidana yang melakukan tindak pidana adalah pembuat lengkap yaitu di mana perbuatan memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.  Biasanya dengan agak mudah dapat dikatakan siapa yang menurut undang-undang menjadi yang melakukan dan siapa yang tidak menjadi melakukan. Tetapi penentuan ini agak sukar dalam delik delik yang terjadi karena yang melakukan menimbbulkan atau meneruskan satu keadaan yang terlarang dan tidak jelas diterangkan siapa yang berkewajiban menghindarkan atau menghindarkan terjadinya delik itu atau menghentikan berlangsungnya. Hoge raad pernah memutuskan bahwa yang menjadi pembuat adalah yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaaan yang terlarang.

Vos menyatakan bahwa pembuat tidak perlu bertindak sendiri. Ia dapat merealisasi maksudnya dengan memakai satu alat. Namun apabila orang yang dipakai sebagai alat itu melakukan sesuatu yang benar benar tidak diinsyafinya, orang yang memakai orang lain sebagai alat itu disebut sebagai yang melakukan (pleger)

2.  MENYURUH MELAKUKAN

Definisi yang dibuat oleh MvT memperlihatkan beberapa unsur meyuruh melakukan. Pertama adalah seseorang yang dipakai sebagai alat. Adanya manusia oleh pembuat delik dipakai sebagai alat, itulah salah satu unsur pokok dan khusus dari menyuruh melakukan. Hal ini dapat diterangkan dengan contoh sebagai berikut A mengait kemeja B dari tali jemur yang dipasang di hlaman B dengan memakai sebatang galah panjang dan putuk galah itu diikat sebuah kait. A adalah yang melakukan pencurian karena perbuatannya memenuhi unsur delik pencurian. Namun apabila A menyuruh orang lain yaitu C sedang C tidak tahu bahwa kemeja itu adalah milik B maka perbuatan itu adalah menyuruh melakukan. A dihukum karena menyuruh melakukan pencurian.

Unsur kedua dari menyuruh melakukan adalah orang yang dipakai sebagai alat tersebut tidak dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana, yang dapat berupa orang tersebut sama sekali tidak melakukan satu peristiwa pidana atau perbuatannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau orang tersebut melakukan tindak pidana namun ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan.

3.  TURUT MELAKUKAN

MvT mengemukakan bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan satu peristiwa pidana. Sampai di manakah kata turut serta itu harus diartikan?

Van Hamel mengemukakan bahwa turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir anasir peristiwa pidana yang dilakukan. Pendapat ini ditentang oleh Simons yang engatakan bahwa andaikata pendapat tersebut digunakan, apa gunanya penggunaan kata turut melakukan? Karena masing-masing yang melakukan itu sebagai pembuat lengkap dan bertanggung jawab penuh.

Hoge raad mengemukakan bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitet pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik bersangkutan. Dalam keputusan tertanggal 29 oktober 1934 ini dengan jelas diperlihatkan ukuran untuk menetukan apakah bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan atau salah satu bentuk lain dari penyertaan, untuk dapat mengatakan bahwa bentuk yang bersangkutan adalah turut serta harus ada dua unsur yaitu antara para peserta harus ada kerja sama yang diinsyafi dan para peserta bersama telah melaksanakan. Menurut Hazewinkel-Suringa dikemukakan bahwa kerja sama yang begitu sempurna dan erat itu tidak perlu dijanjikan dan direncanakan para peserta terlebih dahulu, cukuplah ada saling mengerti yaitu pada saat perbuatan yang bersangkutan dilakukan ada kerja sama yang erat dan sempurna yang ditujukan pada satu tujuan yang sama.

4. MEMBUJUK MELAKUKAN

Menurut perumusan yang tercantum pada pasal 55 ayat (1) sub 2E KUHP maka unsur-unsur membujuk itu adalah:

  • Dengan memakai salah satu atau beberapa cara cara yang disebut dalam undang-undang pidana sengaja membujuk seorang lain melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh undang undang pidana

Yang membujuk menghendaki supaya satu delik tertentu dilakukan. Oleh sebab itu maka yang membujuk sengaja mengajak orang lain melakukan delik yang bersangkutan. Unsur sengaja pada pihak yang mengajak ini adalah salah satu unsur membujuk yang harus dipenuhi. Harus dipenuhinya unsur ini ditentukan oleh undang-undang pidana: ”sengaja membujuk”. Sengaja yang ada pada pihak yang membujuk itu harus ditujukan kepada dilakukannya satu delik tertentu. Hubungan antara sengaja pada pihak yang membujuk dengan delik yang dilakukan itu harus langsung.

  • Adanya kehendak pada yang melakukan untuk melakukan untuk melakukan untuk melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang pidana itu, adalah akibat bujukan dari yang membujuk
  • Yang dibujuk telah melaksanakan atau telah mencoba melaksanakan perbuatan yang dikehendakinya. Hanya ada satu kehendak pada yang dibujuk itu, tidaklah cukup, haruslah yang dibujuk itu telah berbuat
  • Oleh sebab itu yang dibujuk bertanggung jawab penuh menurut hukum pidana apabila ia tidak dapat dihukum maka tidak ada membujuk tetapi ada menyuruh melakukan

PASAL 163 bis

Dihukum tidaknya pembujuk bergantung pada apa yang dilakukan oleh yang dibujuk, yang menjadi pembuat penuh delik yang bersangkutan. Bagaimana bila nyatanya orang yang dibujuk tidak melakukan apa yang dikehendaki atau adanya pengunduran sukarela dari irang yang dibujuk , apakah yang membujuk bisa dihukum?

Pasal 163 bis adalah jawabannya. Pasal 163 bis KUHP ini memuat beerapa pembatasan. Pembatasan pertama adalah yang melakukan “pging tot uitloken” itu harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut dalam pasal 55 di angka 2 KUHP. Jika tidak apa yang dilakukan pembuat itu tidak dapat dikenakan pasal 163 bis. Pembatasan kedua adalah haruslah poging tot uitloken satu kejahatan. Yang berikutnya adalah kejahatan yang dibujuk supaya dilakukan tidak terjadi.

5.  MEMBANTU

Membantu hanya dapat dihukum dalam hal kejahatan. Membantu dalam hal ini dapat dilakukan sebelum atau saat melakukan tindak pidana. Membantu melakukan dilakukan dengan cara limitatif seperti yang ada pada pasal 56 KUHP.

Batas pertanggung jawaban dari orang yang membantu melakukan addalah sampai pada perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan si pembantu serta dengan akibatnya.

About hegarsandroria

sederhana
This entry was posted in Hukum Pidana. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s