Pengguguran

Ikhtisar

Pasal-Pasal tentang abortus terdapat pada BAB XIX KUHP (kejahatan Terhadap Nyawa Orang), sehingga abortus hanya dapat dilakukan terhadap buah kandungan yang masih hidup. Jadi Penuntut Umum haus dapat membuktikan bahwa sebelum adanya tindakan dari terdakwa buah kandungan itu masih hidup. hal ini tidak mudah dilakukan.

Pasal 15 ayat (1) Undang undang Kesehatan 1992 (sekarang ada yang terbaru 35 tahun 2009) adalah absurd. Pengecualian tidak dimasukkan sebagai bagian dari suatu pasal atau merupakan pasal sendiri, tetapi cukup diinterpretasikan dan dicarikan dasar penghapus hukumannya (strafuitsluitingsgrond)

Pengertian

abortus spontaneus atau keguguran adalah hasil pembuahan (conceptio) yang dilahirkan sebelum waktunya. pengguguran semacam ini terjadi karena faktor alami.

pengguguran atau abortus yang sengaja dilakukan atau bukan karna sebab yang alami dinamakan abortus provocatus. aborsi ini sendiri dibagi ke dua jenis yaitu:

1. dengan alasan medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinya (Pasal 15 ayat (1) UU no 23 th 1992 tentang Kesehatan). biasa disebut Abortus Provocatus therapeuticus atau Abortus Provocatus Medicinalis

2. dengan alasan lain, yang tidak sah dan tidak sesuai peraturan yang berlaku biasa disebut abortus Provocatus Criminalis.

Perundang-undangan Tentang Abortus

yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

  1. Pasal 346 seorang wanita yang menggugurkan atau menyuruh orang lain menggugurkan kandunganya diancam pidana penjara 4 tahun
  2. Pasal 347 seseorang yang menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita tersebut diancam penjara 12 tahun, apabila mengakibatkan wanita itu mati maka ancamannya menjadi 15 tahun penjara
  3. Pasal 348 seseorang yang menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut diancam penjara 5 tahun 6 bulan, apabila mengakibatkan wanita itu mati maka ancamannya menjadi 7 tahun penjara
  4. Pasal 349 Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu
    dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
    Pasal 350

dalam undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pengaturan abortus terdapat di Pasal 15 dengan ketentuan pidananya pada Pasal 80 ayat (1)

Pasal 15

ayat (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyclamatkan jiwa ibu
hamil dan atau janinnya, dapat ditakukan tindakan medis tertentu.
ayat (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat dilakukan :
a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya
tindakan tersebut;
b. oleh tenaga keschatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung
jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami
atau keluarganya;
d. pada sarana kesehatan tertentu.

ayat (3)
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 80 ayat (1)

Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu
terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

undang-undang Kesehatan tersebut telah dirubah dengan uu no 36 tahun 2009

Pasal 75

ayat (1)  Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
ayat (2)  Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan berdasarkan:

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

ayat (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
dengan ktentuan pidana pada Pasal 194
setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kapan sebuah janin dianggap hidup? ada beberapa pendapat diantaranya:

  1. Sejak saat kontak antara Ovum dan Spermatozoon
  2. Sejak Spermatozoon masuk ke dalam Ovum dan Kromatosoma menjadi satu
  3. Sejak terjadinya pembelahan sel yang pertama
  4. Sejak Ovum yang telah dibuahi bersarang pada dinding uterus (nidasi)
  5. Menurut Hippocrates nyawa itu ada pada janin lelaki 30 hari dan pada perempuan 42 hari sesudah conceptio.
  6. Menurut Aristoteles nyawa itu ada pada lelaki 40 hari dan pada perempuan 80 hari sesudak conceptio.
  7. Menurut Hukum Gereja (Cannon Law) yang sepanjang masa telah berubah ubah: 40 Hari, 60 Hari dan 90 Hari sesudah conceptio
  8. sejak otak buah kandungan itu sudah mulai berfungsi dan ditaksir terjadi 5-16 minggu sesudah conceptio
  9. Menurut salah satu mazhab dalam agama Islam (Mazhab Syafi’i) nyawa itu baru ada 120 hari sesudah conceptio
  10. sejak jantung buah kandungan mulai berdenyut, yaitu 16-20 minggu sesudah conceptio
  11. sejak dirasakan buah kandungan dalam perut ibu yaitu 20 minggu sesudah conceptio
  12. sejak saat dilahirkan, yaitu anak itu benar benar hidup mandiri dan tidak tergantung ibunya (filsafat stoicijn)

artikel diambil dari diktat “Ilmu Kedokteran Forensik” pengarang dr. Handoko Tjondroputranto, Sp.F

Continue reading

Posted in Hukum Kedokteran Forensik | Leave a comment

Teori Penyertaan Tindak Pidana (Utrecht)

1. MELAKUKAN (PLEGEN)

Dalam hukum pidana yang melakukan tindak pidana adalah pembuat lengkap yaitu di mana perbuatan memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.  Biasanya dengan agak mudah dapat dikatakan siapa yang menurut undang-undang menjadi yang melakukan dan siapa yang tidak menjadi melakukan. Tetapi penentuan ini agak sukar dalam delik delik yang terjadi karena yang melakukan menimbbulkan atau meneruskan satu keadaan yang terlarang dan tidak jelas diterangkan siapa yang berkewajiban menghindarkan atau menghindarkan terjadinya delik itu atau menghentikan berlangsungnya. Hoge raad pernah memutuskan bahwa yang menjadi pembuat adalah yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaaan yang terlarang.

Vos menyatakan bahwa pembuat tidak perlu bertindak sendiri. Ia dapat merealisasi maksudnya dengan memakai satu alat. Namun apabila orang yang dipakai sebagai alat itu melakukan sesuatu yang benar benar tidak diinsyafinya, orang yang memakai orang lain sebagai alat itu disebut sebagai yang melakukan (pleger)

2.  MENYURUH MELAKUKAN

Definisi yang dibuat oleh MvT memperlihatkan beberapa unsur meyuruh melakukan. Pertama adalah seseorang yang dipakai sebagai alat. Adanya manusia oleh pembuat delik dipakai sebagai alat, itulah salah satu unsur pokok dan khusus dari menyuruh melakukan. Hal ini dapat diterangkan dengan contoh sebagai berikut A mengait kemeja B dari tali jemur yang dipasang di hlaman B dengan memakai sebatang galah panjang dan putuk galah itu diikat sebuah kait. A adalah yang melakukan pencurian karena perbuatannya memenuhi unsur delik pencurian. Namun apabila A menyuruh orang lain yaitu C sedang C tidak tahu bahwa kemeja itu adalah milik B maka perbuatan itu adalah menyuruh melakukan. A dihukum karena menyuruh melakukan pencurian.

Unsur kedua dari menyuruh melakukan adalah orang yang dipakai sebagai alat tersebut tidak dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana, yang dapat berupa orang tersebut sama sekali tidak melakukan satu peristiwa pidana atau perbuatannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau orang tersebut melakukan tindak pidana namun ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan.

3.  TURUT MELAKUKAN

MvT mengemukakan bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan satu peristiwa pidana. Sampai di manakah kata turut serta itu harus diartikan?

Van Hamel mengemukakan bahwa turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir anasir peristiwa pidana yang dilakukan. Pendapat ini ditentang oleh Simons yang engatakan bahwa andaikata pendapat tersebut digunakan, apa gunanya penggunaan kata turut melakukan? Karena masing-masing yang melakukan itu sebagai pembuat lengkap dan bertanggung jawab penuh.

Hoge raad mengemukakan bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitet pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik bersangkutan. Dalam keputusan tertanggal 29 oktober 1934 ini dengan jelas diperlihatkan ukuran untuk menetukan apakah bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan atau salah satu bentuk lain dari penyertaan, untuk dapat mengatakan bahwa bentuk yang bersangkutan adalah turut serta harus ada dua unsur yaitu antara para peserta harus ada kerja sama yang diinsyafi dan para peserta bersama telah melaksanakan. Menurut Hazewinkel-Suringa dikemukakan bahwa kerja sama yang begitu sempurna dan erat itu tidak perlu dijanjikan dan direncanakan para peserta terlebih dahulu, cukuplah ada saling mengerti yaitu pada saat perbuatan yang bersangkutan dilakukan ada kerja sama yang erat dan sempurna yang ditujukan pada satu tujuan yang sama.

4. MEMBUJUK MELAKUKAN

Menurut perumusan yang tercantum pada pasal 55 ayat (1) sub 2E KUHP maka unsur-unsur membujuk itu adalah:

  • Dengan memakai salah satu atau beberapa cara cara yang disebut dalam undang-undang pidana sengaja membujuk seorang lain melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh undang undang pidana

Yang membujuk menghendaki supaya satu delik tertentu dilakukan. Oleh sebab itu maka yang membujuk sengaja mengajak orang lain melakukan delik yang bersangkutan. Unsur sengaja pada pihak yang mengajak ini adalah salah satu unsur membujuk yang harus dipenuhi. Harus dipenuhinya unsur ini ditentukan oleh undang-undang pidana: ”sengaja membujuk”. Sengaja yang ada pada pihak yang membujuk itu harus ditujukan kepada dilakukannya satu delik tertentu. Hubungan antara sengaja pada pihak yang membujuk dengan delik yang dilakukan itu harus langsung.

  • Adanya kehendak pada yang melakukan untuk melakukan untuk melakukan untuk melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang pidana itu, adalah akibat bujukan dari yang membujuk
  • Yang dibujuk telah melaksanakan atau telah mencoba melaksanakan perbuatan yang dikehendakinya. Hanya ada satu kehendak pada yang dibujuk itu, tidaklah cukup, haruslah yang dibujuk itu telah berbuat
  • Oleh sebab itu yang dibujuk bertanggung jawab penuh menurut hukum pidana apabila ia tidak dapat dihukum maka tidak ada membujuk tetapi ada menyuruh melakukan

PASAL 163 bis

Dihukum tidaknya pembujuk bergantung pada apa yang dilakukan oleh yang dibujuk, yang menjadi pembuat penuh delik yang bersangkutan. Bagaimana bila nyatanya orang yang dibujuk tidak melakukan apa yang dikehendaki atau adanya pengunduran sukarela dari irang yang dibujuk , apakah yang membujuk bisa dihukum?

Pasal 163 bis adalah jawabannya. Pasal 163 bis KUHP ini memuat beerapa pembatasan. Pembatasan pertama adalah yang melakukan “pging tot uitloken” itu harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut dalam pasal 55 di angka 2 KUHP. Jika tidak apa yang dilakukan pembuat itu tidak dapat dikenakan pasal 163 bis. Pembatasan kedua adalah haruslah poging tot uitloken satu kejahatan. Yang berikutnya adalah kejahatan yang dibujuk supaya dilakukan tidak terjadi.

5.  MEMBANTU

Membantu hanya dapat dihukum dalam hal kejahatan. Membantu dalam hal ini dapat dilakukan sebelum atau saat melakukan tindak pidana. Membantu melakukan dilakukan dengan cara limitatif seperti yang ada pada pasal 56 KUHP.

Batas pertanggung jawaban dari orang yang membantu melakukan addalah sampai pada perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan si pembantu serta dengan akibatnya.

Posted in Hukum Pidana | Leave a comment

Istilah Istilah Hukum

Zelfstanding delict berarti Delik yang berdiri sendiri

prinsip lex specialis derogat legi generali berarti ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang lebih umum

zich toeeigenen artinya mengaku sebagai milik sendiri secara melawan hukum suatu benda

unus testis nullus testis artinya kesaksian seorang saksi saja bukan merupakan sebuah kesaksian

hoedaningheid memakai nama palsu atau martabat palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Posted in KAmus Hukum | Leave a comment

Dasar Peringan Pidana (Ignatius Sriyanto S.H., M.H.)

A.Merupakan Perbedaan Pendapat

1.  Dalam Delik Umum: Pasal 53 KUHP tentang Percobaan tindak pidana

2.  Dalam Delik Tertentu: Pasal 341 KUHP tentang Pembunuhan Biasa terhadap anak, dan Pasal 342 KUHP tentang Pembunuhan berencana terhadap Anak

B.Merupakan Persamaan Pendapat

1.  Dalam Delik Umum: Pasal 45 KUHP jo. UU No.3/1997 (Pengadilan Anak),

dan Pasal 56 KUHP

2.  Dalam Delik Tertentu: Pasal 308, 364, 373

379, dan 482 KUHP


Sumber artikel diambil dari kuliah yang diberikan Bapak Ignatius Sriyanto S.H., M.H. dalam Mata Kuliah Gugurnya Hak Menuntut di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Posted in Hukum Pidana | Leave a comment

Teori Penyertaan Tindak Pidana (Jan Remmelink)

Bentuk-bentuk delik melakukan (plegen) dan penyertaan (deelneming)  menurut Remmelink

1. Plegen (melakukan) yang diatur pada pasal 55 KUHP menyebutkan tentang orang yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Pleger perlu dipahami sebagai orang yang memenuhi semua unsure delik termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.

2.  Doen Plegen (menyuruh melakukan), di dalam MvT diungkapkan bahwa pelaku bukan saja Ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak in persona tetapi melalui orang lain yang seolah sekadar alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya, ternyata bertindak tanpa kesengajaan, kesalahan atau tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Dapat diandaikan bahwa orang yang sekedar menjadi instrument bagi orang lain tidak dapat dipidana.

3. Medeplegen (turut melakukan) dimana terdapat banyak perdebatan mengenai perbuatan turut mlakukan ini. Menurut Van Hamel, medepleger setiap pribadinya harus memenuhi semua unsure pidana. HR memandang lain persoalan ini, bahwa medepleger dipandang sebagai si pelaku penuh sera semua pelaku tindak pidana yang perbuatan atau tindakannya hanya memenuhi sebagai unsure-unsur delik, termasuk para pelaku tindak pidana. Menurut HR, syarat dari adanya medeplegen yaitu (1) kesengajaan untuk memunculkan akibat delik dan (2) kesengajaan untuk melakukan kerjasama diminta rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Jadi, yang perlu dibuktikan adalah adanya saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Medeplegen tidak dapat dimengerti sekedar sebagai sekumpulan pelaku tindak pidana, dimana pembagian tanggung jawab dibebankan secara bersama-sama pada kelompok.
Pada akhirnya, Medeplegen difungsikan sebagai (1) untuk menciptakan dan melekatkan pertanggung jawaban pada orang-oran g yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak dapat dikualifisir sebagai plegen dan (2) untuk memperluas pertanggung jawaban orang yang turut terlibat tindak pidana

4. Medeplichtigheid pada pasal 56 KUHP  dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan dan pemberian bantuan untuk melakukan  kejahatan tersebt. Pembantuan dianggap sebagai bentuk accesoir dari penyertaan, dimana si yang memberikan bantuan turut terkait dalam kesalahan, yang khususnya berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain karena memudahkan atau member kesempatan bagi terjadinya langkah yang keliru tersebut. Bentuk-bentuk pembantuan dapat diwujudkan melalui pemberian nasihat atau suatu perbuatan pembantuan materiil. Dalam pembantuan pelaku tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkan semula.

5. Uitlokking (pembujukan) yang menyatakan bahwa siapa yang dengan pemberian, janji-janji, penyalahgunaan wewenang, kekerasan ancaman, tipu muslihat atau dengan cara member kesempatan. Empat syarat dari pembujukkan yaitu (1) kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang , (2) keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnya harus dibangkitkan, (3) orang yang tergerak mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh pembujuk atau penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidak-tidaknya merupakan percobaan kea rah itu. Itikad buruk penggerak saja tidaklah cukup-harus ada perbuatan nyata dari penggerakan itu. Perlu diingat, bahwa orang yang digerakkan harus bisa dimintai pertanggung jawaban, karena tanpa bisa diminta pertanggung jawabannya, maka bentuk dari penyertaan ini adalah doenplegen.

Sarana dalam menggerakkan atau membujuk orang lain dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan pemberian janji-janji seperti pemberian imbalan, uang, atau benda, tapi juga bentuk balas jasa lainnya seperti bantuan atau penyediaan tempat persembunyian atau menghapus semua jejak perbuatannya jika ia mau melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. Mengenai pertanggung jawaban, si penggerak diminta tanggung jawab sebatas pada tindakan yang sengaja digerakkan serta seluruh akibat yang mengikutinya. Sebagai contoh, jika  A membujuk B untuk memukul C dengan tongkat, tapi B malah membunuh dengan pisau, maka A tidak bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Seorang penggerak tidak bertanggung jawab jika pihak yang ia bujuk bertindak lebih jauh dari apa yang ia maksud diawal.

 

 

 

Posted in Hukum Pidana | Leave a comment

Teori Penyertaan Tindak Pidana (Prof. Lobby Luqman)

Penyertaan ( deelneming ) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut[1]

  1. Pelaku

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

1.       Yang melakukan

2.       Yang menyuruh melakukan

3.       Yang turut melakukan

4.       Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan

5.       Yang membantu melakukan

Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP.

Dalam pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1.       Mereka yang melakukan

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan melereka yagn menganjurkan.

2.       Mereka yang menyuruh melakukan

Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tundak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.

3.       Mereka yang turut serta

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

a.       Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.

b.      Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.

4.       Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk

Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

a.       Ada kesngajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

b.      Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.

c.       Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.

d.      Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya

e.      Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

  1. Pembantuan

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidan itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:

(1)    Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.

(2)    Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikan kecil kepentingan hukum yang dilanggar.

Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1.       Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.

2.       Apabila bantuan diberikan sebelum kejjahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:

(1)    Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.

(2)    Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3)    Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.

(4)    Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkna hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.

Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat tiga teori, antara lain:

1.       Teori Obyektif (de obyectieve deelnenings theorie)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.

2.       Teori Subyektif (de subyectieve deelnemings theorie)

Dasar teori ini adalah  niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana.

Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

3.       Teori Gabungan (verenigings theorie)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.

Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut  maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk “penggerakkan” kehendak untuk  melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal “pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan.

Pembantuan pasif (passieve medeplichttigheid) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiabn yang terdapat dalm peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106, dan 108,…. dst”. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Dan menurut pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya.

Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan “saksi mahkota” adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. Dengan kata lain, saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dimana terdakwa akan menjafi saksi terhadap teman pesertanya, sebalikanya, gilirannya terdakwa yang alin menjadi saksi untuk teman peserta lainnya.


[1] Prof.DR.H.Loebby Loqman,S.H., Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, (Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995), hal. 59.

Posted in Hukum Pidana | Leave a comment

Citizen Law Suit

sebuah wacana yang baru di dunia hukum Indonesia
semisal ada sebuah kasus pencemaran lingkungan dan yang berhak me

1. Masyarakat yang mengalami kerugian (affected people), melalui prosedur gugatan biasa (dasare HIR) maupun gugatan class action (gugatan perwakilan). dasar hukum Pasal 91 UU No. 32 Tahun 2009

contone: seseorang yang terkena infeksi langsung air yang tercampur limbah.

2. LSM lingkungan (organisasi lingkungan) berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu. Pasal 92 UU No.32 Tahun 2009.

contone: Walhi, sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Pemerintah dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup untuk kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU No.32 Tahun 2009.

NB: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) revisi saka UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

seubjek subjek diatas akan ditambah satu, yaitu Citizen Law Suit.

jadi yang dinamakan Citizen Law Suit itu, gugatan yang diajukan masyarakat yang tidak terkena dampak secara langsung, jadi kapasitasnya sebagai warga negara.

Posted in Hukum Lingkungan | Leave a comment