Teori Penyertaan Tindak Pidana (Jan Remmelink)

Bentuk-bentuk delik melakukan (plegen) dan penyertaan (deelneming)  menurut Remmelink

1. Plegen (melakukan) yang diatur pada pasal 55 KUHP menyebutkan tentang orang yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Pleger perlu dipahami sebagai orang yang memenuhi semua unsure delik termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.

2.  Doen Plegen (menyuruh melakukan), di dalam MvT diungkapkan bahwa pelaku bukan saja Ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak in persona tetapi melalui orang lain yang seolah sekadar alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya, ternyata bertindak tanpa kesengajaan, kesalahan atau tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Dapat diandaikan bahwa orang yang sekedar menjadi instrument bagi orang lain tidak dapat dipidana.

3. Medeplegen (turut melakukan) dimana terdapat banyak perdebatan mengenai perbuatan turut mlakukan ini. Menurut Van Hamel, medepleger setiap pribadinya harus memenuhi semua unsure pidana. HR memandang lain persoalan ini, bahwa medepleger dipandang sebagai si pelaku penuh sera semua pelaku tindak pidana yang perbuatan atau tindakannya hanya memenuhi sebagai unsure-unsur delik, termasuk para pelaku tindak pidana. Menurut HR, syarat dari adanya medeplegen yaitu (1) kesengajaan untuk memunculkan akibat delik dan (2) kesengajaan untuk melakukan kerjasama diminta rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Jadi, yang perlu dibuktikan adalah adanya saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Medeplegen tidak dapat dimengerti sekedar sebagai sekumpulan pelaku tindak pidana, dimana pembagian tanggung jawab dibebankan secara bersama-sama pada kelompok.
Pada akhirnya, Medeplegen difungsikan sebagai (1) untuk menciptakan dan melekatkan pertanggung jawaban pada orang-oran g yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak dapat dikualifisir sebagai plegen dan (2) untuk memperluas pertanggung jawaban orang yang turut terlibat tindak pidana

4. Medeplichtigheid pada pasal 56 KUHP  dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan dan pemberian bantuan untuk melakukan  kejahatan tersebt. Pembantuan dianggap sebagai bentuk accesoir dari penyertaan, dimana si yang memberikan bantuan turut terkait dalam kesalahan, yang khususnya berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain karena memudahkan atau member kesempatan bagi terjadinya langkah yang keliru tersebut. Bentuk-bentuk pembantuan dapat diwujudkan melalui pemberian nasihat atau suatu perbuatan pembantuan materiil. Dalam pembantuan pelaku tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkan semula.

5. Uitlokking (pembujukan) yang menyatakan bahwa siapa yang dengan pemberian, janji-janji, penyalahgunaan wewenang, kekerasan ancaman, tipu muslihat atau dengan cara member kesempatan. Empat syarat dari pembujukkan yaitu (1) kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang , (2) keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnya harus dibangkitkan, (3) orang yang tergerak mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh pembujuk atau penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidak-tidaknya merupakan percobaan kea rah itu. Itikad buruk penggerak saja tidaklah cukup-harus ada perbuatan nyata dari penggerakan itu. Perlu diingat, bahwa orang yang digerakkan harus bisa dimintai pertanggung jawaban, karena tanpa bisa diminta pertanggung jawabannya, maka bentuk dari penyertaan ini adalah doenplegen.

Sarana dalam menggerakkan atau membujuk orang lain dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan pemberian janji-janji seperti pemberian imbalan, uang, atau benda, tapi juga bentuk balas jasa lainnya seperti bantuan atau penyediaan tempat persembunyian atau menghapus semua jejak perbuatannya jika ia mau melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. Mengenai pertanggung jawaban, si penggerak diminta tanggung jawab sebatas pada tindakan yang sengaja digerakkan serta seluruh akibat yang mengikutinya. Sebagai contoh, jika  A membujuk B untuk memukul C dengan tongkat, tapi B malah membunuh dengan pisau, maka A tidak bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Seorang penggerak tidak bertanggung jawab jika pihak yang ia bujuk bertindak lebih jauh dari apa yang ia maksud diawal.

 

 

 

About these ads

About hegarsandroria

sederhana
This entry was posted in Hukum Pidana. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s